• Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
  • Dibaca: 1219 Pengunjung

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik maka setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki perencanaan, skala proritas serta sasaran yang tepat. Disamping itu kebutuhan pembangunan yang besar dari masyarakat dan terbatasnya kemampuan untuk memenuhi menyebabkan perlu adanya arah pembangunan yang jelas dan program/kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu semua pembangunan baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun pendidikan memerlukan Rencana Pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Penyelenggaraan pembangunan bidang hukum di Kabupaten Buleleng terkait dengan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu disebutkan bahwa kebijakan Bidang Hukum dan Kamtibmas diupayakan agar terwujud: peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan sebagai landasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah; meningkatkan pembinaan hukum dan ketertiban guna menciptakan dan mendorong terwujudnya ketaatan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada penegakan hukum atas penyimpangan atau pelanggaran produk hukum; peningkatan kesadaran/ketaatan masyarakat dan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia; penataan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan hukum, baik pada tatanan lokal, tatanan regional maupun nasional, sehingga tercipta tertib hukum yang terpadu dan menyeluruh sebagai sub sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta berdasarkan pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah, dibentuklah Bagian Hukum yang merupakan bagian organisasi kerja yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Hukum membawahi tiga Sub Bagian yaitu; Sub Bagian Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

 

II. VISI DAN MISI

Visi : Menjadi motivator bagi tegaknya Supremasi Hukum untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng yang berlandaskan dengan Falsafah Tri Hita Karana.

Misi : Untuk mendukung terwujudnya visi, bagian hukum mempunyai misi sebagai berikut :

1.Memberikan pelayanan prima di bidang hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.

2.Menerbitkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

3.Menciptakan Ketentraman, Ketertiban serta Rasa Aman dan Kepastian Hukum bagi warga masyarakat.

 

III. STRUKTUR PERSONALIA BAGIAN HUKUM

Jumlah keseluruhan pegawai pada Bagian Hukum adalah 25 (dua puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 14 (empat belas) orang

b. Tenaga Harian Daerah          : 1 (satu) orang

c. Tenaga Kontrak                        : 10 (sepuluh) orang

 

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Hukum sebagai bagian organisasi unit kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas secara umum adalah melaksanakan koordinasi dalam pembahasan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan telaahan dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, menghimpun peraturan perundang-undangan / produk hukum daerah dan mendokumentasikan serta mempublikasikan dengan cara mencetak dan menyebarluaskan kepada Instansi, Badan dan Lembaga agar dapat dimaklumi serta terjaga dari kehilangan dan kerusakan. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaaan Peraturan Daerah.

Untuk tugas pokok dan fungsi secara umum pada masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

1.   Sub Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membuat atau meneliti, mengkaji, mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, rancangan Keputusan / Intruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati. Mengikuti dan memonitor proses pembahasan Perda dengan DPRD serta pengesahannya oleh Bupati. Mengikuti perkembangan Hukum pada umumnya dan khususnya menyangkut tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

2.  Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum. Mengumpulkan, mengelola dan menyusun data yang berhubungan dengan bidang tugas bantuan hukum, memberikan pertimbangan terhadap permasalahan hukum yang menyangkut tugas pemerintah daerah, memberikan pertimbangan hukum kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyuluhan serta pembinaan hukum dan perundang-undangan di Kabupaten. Melakukan penelaahan terhadap perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain serta mempersiapkan bahan pertimbangan dan sarananya.

3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas dan fungsi secara umum adalah memberi informasi hukum kepada aparat pemerintah dan masyarakat, dan khususnya melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyerahan dokumentasi hukum. mempersipakan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Mempersiapkan, ,mengusahakan, menyimpan dan memelihara serta mengambil bahan-bahan literature yang ada di Bagian Hukum.

 

V. KONDISI POTENSI ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI POTENSI

1. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan :

-. SD : -

-. SMP : -

-. SMU/SMK : 1. PNS : 4 (empat) orang

                     2. Staf Kontrak : 7 (tujuh) orang

-. Diploma II : -. Staf Kontrak : 1 (satu) orang

-. Sarjana (S1) : 1. PNS : 9 (sembilan) orang

                         2. Staf Honorer : 1 (satu) orang

                         3. Staf Kontrak : 3 (tiga) orang

b. Menurut golongan / pangkat :

-. Golongan IV  : 1 (satu) orang

-. Golongan III  : 11 (sebelas) orang

-. Golongan II   : 2 (dua) orang

-. Golongan I    : -

-. Staf Honorer : 1 (satu) orang

-. Staf Kontrak : 11 (sebelas) orang

 

2. Potensi Sarana / Pra Sarana

Adapun sarana dan pra sarana yang mendukung operasional kegiatan adalah :

a. Peralatan Kantor : -. Meja Kerja : 21 (dua puluh satu) buah

                                      -. Kursi : 21 (dua puluh satu) buah

                                      -. Lemari +

                                      - Filling cabinet : 8 (delapan) buah

                                      -. Komputer : 4 (empat) buah

                                      -. Note Book : 4 (empat) buah

                                      -. Printer : 3 (tiga) buah

b. Transportasi : -. Mobil : 1 (satu) buah

                               -. Sepeda Motor : 7 (tujuh) buah

 

B. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buleleng pembangunan di bidang hukum dimaksudkan sebagai upaya membenahi sistem hukum ; menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuk ; penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, agar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan azas keadilan bagi semua pihak maka pengelolaannya memerlukan pengaturan dengan melaksanakan program dan kegiatan seperti pembinaan dan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, maupun pembentukan peraturan daerah, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng dapat berdaya guna dan berasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng pada khususnya.

 

C. PERMASALAHAN

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan tentulah ada hal-hal yang menjadi kendala / permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi, untuk itu kami telah mengakomodir beberapa kendala yang kemungkinan akan dihadapi yaitu :

1.   Pemahaman masyarakat akan Hak dan Kewajiban serta aturan hukum yang berlaku antara masyarakat satu dengan lainnya tidak sama dan cenderung masih rendah.

2.   Belum kondusifnya kondisi sosial budaya bagi tumbuh kembangnya kesadaran HAM masyarakat.

3.    Perubahan produk hukum pusat yang begitu cepat sehingga mempengaruhi lancarnya arus informasi hukum dan kurang mencerminkan kepastian hukum, sehingga banyak peraturan daerah yang perlu dibentuk untuk menyesuaikan dengan potensi daerah dan aturan pusat.

 

VI. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1. TUJUAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangun di bidang hukum yaitu terwujudnya budaya dan kesadaran hukum dan HAM dikalangan aparat dan masyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaranyang ingin dicapai dari tujuan pembangunan bidang hukum adalah:

1.Terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab, mempunyai integritas moral yang tinggi dan profesional di bidang hukum dan perundang-undangan.

2.Terciptanya produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi kemampuan dan potensi daerah termasuk didalamnya penyuratan awig-awig.

3.Terwujudnya dokumentasi dan publikasi hukum serta perundang-undangan.

4.Terwujudnya motivasi masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

 

VII. PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA TERUKUR

Sesuai dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas, Bagian Hukum telah merencanakan Program dan kegiatan, sebagai berikut :

1.      Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan adalah :

-. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

2.  Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatannya adalah :

1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-undangan

2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Publikasi Peraturan Perundang-undangan

5. Pembinaan dan Penuntunan Penyuratan Awig-awig

6. Pembinaan dan Penyuluhan hukum.

7. Rencaba Aksi Haka Asasi manusia

.

Share Post :